MK menggelar sidang perbaikan permohonan terhadap uji materiil UU Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara pada Senin (10/11). Para Pemohon yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan perbaikan pada beberapa bagian permohonan, di antaranya kewenangan Mahkamah sesuai dengan PMK 7/2025, memperkuat alasan pengujian pasal-pasal, dan kerugian konstitusional para Pemohon. #Courtizen dapat tonton siaran ulang

MK menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan Pemohon Abdullah Faqih, Pendi, Abdullah, Iqro' Katsir, dan Alif Alvian Mawaddi Hamid. Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana, menjelaskan bahwa mekanisme pemberian izin usaha pertambangan, baik WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) maupun WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus), tetap melalui sistem lelang. Namun, pemberian izin secara prioritas juga diatur sebagai langka

Lima mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan perbaikan permohonan uji materiil UU Minerba di MK. Para Pemohon menilai ketentuan dalam UU tersebut berpotensi menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen ekonomi karena membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, termasuk perusahaan swasta. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, para Pemohon menegaskan bahwa keterlibatan kampus dalam kegiatan pertamb

MK menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan terhadap 17 perkara pengujian undang-undang pada Kamis (16/10). Dari seluruh perkara yang dibacakan, MK mengabulkan sebagian permohonan dalam tiga perkara, yaitu perkara mengenai UU Aparatur Sipil Negara, UU Cipta Kerja, dan UU Kejaksaan Republik Indonesia. Penasaran dengan isi putusannya? #Courtizen bisa tonton siaran lengkapnya di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI melalui tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=YuP19FZ4rCA #Mengaw

#Courtizen sudah baca Putusan MK terkait rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri belum?� Dalam Putusan tersebut MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 23 UU Kementerian Negara lho. Apa dampaknya? Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat!� Kini Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara/sw

#Courtizen sudah baca Putusan MK terkait keterwakilan perempuan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (AKD) belum? Dalam Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan permohonan uji materiil sejumlah pasal dalam UU MD3, lho. ✨ Apa dampaknya? MK menegaskan bahwa pengisian keanggotaan dan pimpinan AKD harus menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional! Sejumlah pasal dalam UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat se